Lindungi Masyarakat, Kominfo Akan Sempurnakan Aturan Registrasi Kartu Prabayar

Diposting pada

Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah mempersiapkan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Langkah itu dilakukan agar Kementerian Kominfo optimal dalam mengendalikan peredaran data pribadi berupa NIK maupun nomor KK guna melindungi masyarakat dari potensi penipuan atau penyalahgunaan data pribadi.

Menurut Plt. Direktur Pengendalian Ditjen Penyelenggaraan dan Pengendalian Informatika Kementerian Kominfo, Sabirin Mochtar salah satu alternatif yang dibahas adalah kemungkinan penghilangan opsi registrasi mandiri.

“Artinya registrasi kartu perdana hanya dapat dilakukan melalui gerai atau mitra. (Hal itu) Untuk menjamin saya adalah saya, karena selama melalui mekanisme saat registrasi kita tidak bisa mengetahui siapa yang mendaftar. Apakah benar saya adalah saya?” paparnya dalam Diskusi Publik “Bahaya Penipuan Online di Era Digital” di Auditorium Mandiri Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Selasa (29/10/2019).

Sabirin menyatakan, saat ini hampir setiap layanan menggunakan data NIK dan KK. “Setiap masyarakat yang mendaftar BPJS tetap diminta nomor KK/NIK, mengapply kartu kredit harus ada NIK dan KK, mendaftar sebagai pelajar atau yang terkait dengan pendidikan juga harus melampirkan KK,” katanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *