Tidak Perlu Datang ke Siak untuk Urus Izin Investasi, Ranperda RDTR OSS Sudah Disahkan

Diposting pada

Pemkab Siak berhasil menyusun Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Siak Sri Indrapura untuk 2020-2040 dengan sistem Online Single Submission (OSS). Ranperda RDTR OSS ini sudah disahkan DPRD Siak.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Permukiman (PU Tarukim) Siak Irving Kahar Arifin menjelaskan, RDTR OSS ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik /OSS. Amanat ini dilaksanakan pada 2019 oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kepada 57 Kabupaten/ Kota yang berpotensi investasi tinggi.

“Salah satu daerah yang dipilih berpotensi investasi adalah RDTR Kawasan Perkotaan Siak Sri Indrapura di Kabupaten Siak,” kata Irving, Selasa (15/9/2020). Ia menjelaskan, RDTR OSS ini memiliki keuntungan dibanding RDTR biasa.  RDTR OSS ini menggunakan sistem OSS (daring) yang memudahkan untuk pelayanan perizinan. Investor dapat melakukan proses perizinan di mana saja secara daring dan tanpa harus ke lokasi. RDTR OSS ini juga tidak memerlukan lagi Izin lingkungan bahkan menyederhanakan Izin Pemanfaatan Ruang (IPR).

 

“Proses penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Siak Sri Indrapura tahun 2020-2040 ini juga dipantau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” kata dia. Sebab, untuk penyusunan RDTR ini berkaitan dengan omnibus law yang menjadi fokus kerja Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Nah,  RDTR OSS ini merupakan salah satu instrumennya. Hebatnya, di Provinsi Riau, baru kabupaten Siak yang Ranperda RDTR-nya telah disetujui oleh DPRD setempat. Saat ini prosesnya telah melalui tahapan pemberian rekomendasi oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Provinsi Riau pada 11 September 2020.

Pada acara rapat pleno pemberian rekomendasi ini dimulai dengan pemaparan dari Kepala Dinas PU Tarukim Kabupaten Siak, irving Kahar. Kegiatan itu diakhiri dengan keputusan bahwa RDTR ini dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya hingga evaluasi Kemendagri. Rapat pleno pemberian rekomendasi ini juga turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Asisten II Setda Provinsi Riau, Kepala Bappeda Provinsi  Riau, Kepala dinas PUPRPKPP, Kepala Dinas LHK Provinsi Riau, Asisten II Setda Kabupaten Siak, Kepala Bappedalitbang Kabupten Siak, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak serta unsur-unsur TKPRD Provinsi Riau dan TKPRD Kabupaten Siak.

Sebelumnya, Juru Bicara Pansus RDTR OSS DPRD Siak, Muhtarom mengatakan, penataan kawasan perkotaan bertujuan untuk mewujudkan aspek keruangan yang harmonis antara budaya, wisata dan lingkungan. Hal ini sebagai wujud kawasan perkotaan Siak Sri Indrapura. Kawasan perkotaan Siak ditetapkan dan dibagi menjadi 4 sub Bagian Wilayah Perencanaan (BWP). Sub A dengan luas 161,99 Ha. Sub A ini meliputi kampung Benteng Hilir, Benteng Hulu, Kampung Tengah, Suak Lanjut, Kelurahan Kampung Dalam dan Kelurahan Sungai Mempura.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *