Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan (Rakornaswas) Intern Pemerintah Tahun 2018

Diposting pada

Hasil pengawasan bidang investigasi BPKP menunjukkan bahwa korupsi pada pengadaan barang/jasa telah dimulai dari tiga tahap awal yang krusial yaitu tahap perencanaan, tahap penunjukkan pejabat pengadaan dan tahap penyusunan HPS. Selain itu, hasil penilaian risiko atas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bidang Transportasi pada empat proses aktivitas PSN, yaitu: Perizinan dan Nonperizinan, Penyediaan Tanah dan Penanganan Dampak Sosial, Jaminan Pemerintah dan Pembiayaan, serta Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, menunjukkan adanya beberapa risiko fraud.

Untuk memberi keyakinan yang memadai bahwa PBJ tersebut efisien dan efektif diperlukan peran APIP yang optimal agar tercapai pembangunan yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat yaitu pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, penurunan Gini Ratio dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

APIP perlu mengawal PBJ secara proaktif, melekat, berlapis, berkelanjutan dan berbasis risiko. Untuk itu, perlu dikembangkan metodologi pengawasan yang mengintegrasikan konsep Continuous Audit/Continuos Monitoring (CACM), Fraud Risk Management dan Early warning System. Pengawalan PBJ tersebut hendaknya tidak terbatas pada aspek keberadaan dan keterjadian, kelengkapan, hak dan kewajiban, valuasi serta penyajian dan pengungkapan (output based auditing) namun juga mencakup pemberian keyakinan yang memadai bahwa manfaat dari tercapainya tujuan telah dicapai (outcome based auditing).

Mengingat PBJ merupakan area berisiko tinggi terjadi korupsi, APIP juga perlu memberikan keyakinan yang memadai bahwa proses PBJ telah mematuhi peraturan, dan dilaksanakan dengan kejujuran, kebenaran dan integritas (probity assurance). Dalam rangka mendeteksi dan mencegah korupsi sedini mungkin, APIP perlu mendorong pengelola PBJ untuk menyelenggarakan Fraud Control Plan baik yang bersifat organisasional, tematik, lintas sektoral maupun regulatory specific.

Dengan penyelenggaraan Rakornaswas Intern Pemerintah Tahun 2018 ini diharapkan akan mendapatkan arahan dari Wakil Presiden RI mengenai kebijakan pengawalan PBJ ke depan, mendapatkan insight dari para stakeholders BPKP mengenai arah kebijakan, manajemen dan pengawasan PBJ serta dapat menyampaikan kerangka strategi pengawalan atas PBJ sebagai arah kebijakan pengawasan kepada para stakeholders untuk mendapat masukan.

 

Bagian Humas dan HAL, Biro Hukum dan Humas BPKP

Telp/Fax: 021-8584985, situs web: www.bpkp.go.id, surel: humas@bpkp.go.id

twitter: @BPKPgoid, instagram : @BPKP_id, facebook : @BPKPgoid, youtube : @humasBPKPpusat

Sumber : www.kominfo.go.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *