Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan (Rakornaswas) Intern Pemerintah Tahun 2018

Diposting pada

PBJ 1 200x135 - Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan (Rakornaswas) Intern Pemerintah Tahun 2018

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggelar Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan (Rakornaswas) Intern Pemerintah Tahun 2018 di Auditorium Gandhi Gedung BPKP, Jakarta pada tanggal 17 Juli 2018Rakornaswas Intern Tahun 2018 mengangkat tema “Mengawal Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pembangunan yang Berkualitas”. Acara dibuka Wakil Presiden RI Muhammad Jusuf Kalla dan dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepala LKPP dan diikuti seluruh Inspektur Jenderal, Inspektur Provinsi, Inspektur Kabupaten/Kota tertentu, Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia serta Aliansi Auditor Intern Indonesia.

Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah mencapai lebih dari 30% dari APBN dan sekitar 60% dari bantuan/pinjaman luar negeri digunakan untuk pengadaan barang/jasa. Di negara berkembang, rata-rata PBJ berkontribusi sekitar 20% dari GDP. Di sisi lain, selain menjadi area berisiko tinggi terjadi korupsi, PBJ (khususnya Proyek Strategi Nasional) masih mengalami beberapa masalah terkait pengadaan tanah, perizinan dan nonperizinan, penanganan dampak sosial, serta jaminan pemerintah dan pembiayaan baik APBN maupun non-APBN (PINA).

Mempertimbangkan pentingnya hal tersebut, dalam konteks manajemen keuangan sektor publik, reformasi pengadaan barang/jasa pemerintah telah dan sedang dilaksanakan. Reformasi PBJ terkini adalah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Beberapa perubahan penting dalam Peraturan Presiden tersebut dibandingkan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 berupa pengaturan lebih lanjut hal-hal yang bersifat prosedural, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam peraturan Kepala LKPP dan peraturan kementerian sektoral lainnya. Peraturan Presiden baru memperkenalkan adanya Agen Pengadaan yaitu perorangan, badan usaha atau UKPBJ (ULP) yang akan melaksanakan sebagian atau seluruh proses pengadaan barang/jasa yang dipercayakan oleh K/L/SKPD.

Perubahan lainnya antara lain adalah adanya kebijakan swakelola yang dilakukan oleh organisasi masyarakat, layanan penyelesaian sengketa, otonomi BUMN/D dan BLU untuk mengatur tatacara pengadaan sendiri yang lebih sesuai dengan karakteristik lembaga serta penyederhanaan jenis kontrak menjadi dua jenis pengaturan saja, yaitu untuk barang/konstruksi/jasa lainnya hanya akan diatur kontrak lumpsum, harga satuan, gabungan, terima jadi (turnkey) dan kontrak payung. Sedangkan untuk konsultansi terdiri dari kontrak keluaran (lumpsum), waktu penugasan (time base) dan kontrak payung.

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pengelolaan PBJ, khususnya yang terkait dengan fungsi pengawasan intern pemerintah antara lain kelemahan pengendalian intern masih menjadi penyebab terbukanya peluang terjadinya inefisiensi, inefektivitas dan penyimpangan pada pengadaan barang/jasa, lemahnya peran Lembaga Swadaya Masyarakat (Civil Society Organizations) dalam mengawasi kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah, adapun Sistem Pengadaan Secara Elektronik sangat bermanfaat dalam meningkatkan transparansi dan meningkatkan konsistensi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, e-procurement juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen data. SPSE dapat mencegah modus – modus korupsi tertentu. Namun demikian, modus korupsi pada pengadaan barang/jasa bergeser pada tahapan diluar proses SPSE dimana terjadi kolusi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *