Menkominfo: Pemerintah Dukung Layanan Cepat Tanggap BPJS Ketenagakerjaan

Diposting pada

bdh 6 200x135 - Menkominfo: Pemerintah Dukung Layanan Cepat Tanggap BPJS KetenagakerjaanJakarta, Kominfo – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menegaskan jika pemerintah berkomitmen mendukung badan-badan pelayanan masyarakat, terutama yang memudahkan akses pelayanan untuk masyarakat.  

“Pemerintah tentunya akan senantiasa mendukung badan-badan seperti BPJS Ketenagakerjaan, yang sifatnya memberikan peningkatan layanan. Terutama kepada masyarakat. Misalnya BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan pelayanan kebencanaan melalui Kode Akses 175 dan Layanan Cepat Tanggap (LCT),” kata Menteri Rudiantara di acara Peresmian Layanan Masyarakat BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta, Rabu (10/04/2019).

Menteri Rudiantara menyebut salah satu layanan BPJS Ketenagakerjaan berkaitan dengan antisipasi kebencanaan. Setiap anggota yang terdaftar sebagai BPJS Ketenagakerjaan tidak perlu khawatir lagi tentang pelayanan yang didapatkan. Menurutnya, fitur tambahan dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut akan meningkatkan layanan dan customer intimacy.

“Kalau yang terdampak oleh bencana itu anggota BPJS Ketenagakerjaan. Gak usah ribet lah, gak usah pusing-pusing, justru didatangi di lokasi kebencanaan. Itu salah satu fitur tambahan dari BPJS Ketenagakerjaan,” ucap Menteri Rudiantara.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menegaskan, pihaknya akan selalu mematuhi peraturan atau regulasi yang berlaku, baik dari segi pelaksanaan program, hingga hal-hal terkait layanan pelanggan.

“Sudah menjadi kewajiban bagi kami untuk terus berupaya meningkatkan layanan kepada peserta kami, dengan adanya peralihan dari nomor Contact Center yang lama, layanan pelanggan melalui Layanan Masyarakat 175 Tanya BPJSTK ini, kami pastikan akan tetap berjalan normal seperti biasa,” tegas Agus.

Layanan Masyarakat 175 Tanya BPJSTK, menjadi satu-satunya kanal informasi terintegrasi dari BPJS Ketenagakerjaan. Ini menyusul diberlakukannya Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Indonesia.**

Sumber : kominfo.go.id, 10 April 2019

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *