Kunjungi Kominfo, Mahasiswa Untama Pelajari Program Prioritas

Diposting pada

Kunjungan Unin Widyatama 200x135 - Kunjungi Kominfo, Mahasiswa Untama Pelajari Program PrioritasSebanyak 60 orang mahasiswa Program Studi Teknik Informatika Universitas Widyatama, Bandung berkunjung ke Kementerian Komunikasi dan Informatika. Wakil Ketua Program Studi Herry menyebut kunjungan itu ditujukan untuk silahturahmi sembari memahami Program Kerja Kementerian Kominfo.

“Sekaligus mendapatkan informasi tentang penerapan teknologi IT dan Kemajuan TIK kedepannya. Teknologi IT sekarang ini sudah semakin canggih sehingga para siswa perlu diberikan pemahaman luas agar termotivasi dan mendapatkan bekal untuk bekerja di bidangnya nanti,” tuturnya ketika diterima Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo di Ruang Ops Room, Gedung Utama Kementerian Kominfo, Rabu (07/03/2018) kemarin.

Kasubbag Tata Usaha Biro Humas Sugeng Pramono membuka diskusi dengan penjelasan tentang logo Kementerian Kominfo. “Logo Kominfo  dirancang oleh tim desainer dari Pos Indonesia dan Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Kominfo. Logo itu merupakan modifikasi dari keong yang digunakan oleh masyarakat Indonesia Timur sebagai alat komunikasi. Selain  itu memiliki arti 3C, yaitu communication infrastructure, communication information, dan communication content,” jelasnya.

Selanjutnya Kepala TU Biro Humas menjelaskan saat ini Kementerian Kominfo memiliki fokus pada percepatan pembangunan broadband secara merata di daerah 3T atau terluar, terdepan dan tertinggal. “Kementerian Kominfo adalah corong kehumasan pemerintah. Fokus dari segi komunikasi mengatur beberapa hal antara lain penyelenggaraan telekomunikasi, internet broadband, spektrum frekuensi radio. Di mana sumberdaya frekuensi dikelola oleh Ditjen SDPPI yang mengatur layanan komunikasi, penyelenggaraan bisnis diatur Ditjen PPI. Sementara Ditjen Aptika menangani dunia siber dan akses internet. Dan Ditjen IKP yang menangani kehumasan pemerintah untuk disampaikan ke masyarakat,” paparnya.

Sugeng memaparkan beberapa aspek implementasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik. “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus disikapi dengan bijak karena akan berdampak pada tuntunan hukum pidana. Sistem Elektronik bisa menjadi dokumen hukum manakala ada suatu masalah yang menyangkut hukum dan tuntutan maksimalnya bisa 6 (enam) tahun kurungan penjara atau denda Rp1 Miliar,” tandasnya.

Lebih lanjut Sugeng menyampaikan jika tidak berhati-hati dalam penggunaan internet apalagi mengarah ke perbuatan yang melecehkan orang lain akan dapat berhadapan dengan hukum. “Internet bisa menjadikan yang masih anak-anak berubah dewasa, juga sebaliknya yang dewasa bisa menjadi anak-anak saat berhadapan dengan internet dan berselancar di dunia maya. Kadang tanpa disadari bisa berujung pada olok-olok terhadap orang lain,” jelasnya.

Berkaitan dengan Government Public Relations (GPR), Kasubbag Perpustakaan dan Dokumentasi Biro Humas Eka Yani menjelaskan saat ini Menteri Kominfo bersama Kantor Staf Kepresidenan melaksanakan misi mendorong humas pemerintah meningkatkan kualitas layanannya. “Tujuannya agar humas di pemerintahan berjalan sesuai fungsinya dalam melayani masyarakat akan informasi yang dibutuhkan,” katanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *