Kongres Kebudayaan Indonesia: Berkepribadian Dalam Kebudayaan

Diposting pada

Sesuai dengan amanat konstitusi, negara wajib memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kini, upaya pemerintah meningkatkan ketahanan budaya untuk menghadapi berbagai tantangan bangsa Indonesia, baik yang datang dari domestik maupun luar (eksternal), pada masa kini dan mendatang menjadi semakin jelas dan terarah. Dengan ditetapkannya Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, pemerintah diamanatkan untuk menyusun Strategi Kebudayaan yang menjadi landasan pembangunan nasional.

Presiden Joko Widodo berpesan agar strategi kebudayaan dapat mengacu pada Trisakti. Dengan memperhatikan bagaimana asas berdaulat dalam politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dapat menjadi ruh dari pengelolaan kebudayaan nasional. Strategi kebudayaan tersebut juga diharapkan dapat menghimpun masukan dari berbagai sektor dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan bidang kebudayaan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyatakan bahwa arah pemajuan kebudayaan semakin jelas dan terarah setelah ditetapkannya UU Pemajuan Kebudayaan. Melalui upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan, langkah-langkah strategis pemajuan kebudayaan menjadi semakin konkret. Pemajuan kebudayaan nasional juga perlu melibatkan generasi muda sebagai penerus bangsa. Maka, pendidikan menjadi sangat strategis dalam upaya mewujudkan bangsa yang berkepribadian dalam kebudayaan.

“Pendidikan merupakan ujung tombak kebudayaan nasional sebab pendidikan sejatinya merupakan upaya pembentukan watak sesuai dengan cita-cita keberadaan bangsa Indonesia. Melalui instrumen pendidikanlah, kebudayaan nasional dapat dimajukan secara meluas dan merata ke seluruh komponen bangsa,” tutur Mendikbud.

 

Kongres kebudayaan yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 1918 di Surakarta telah menjadi forum strategis terbesar para pemangku kepentingan di bidang kebudayaan. Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan, Hilmar Farid, mengungkapkan melalui Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) tahun 2018, pemerintah bersama dengan berbagai pemangku kepentingan menyusun strategi kebudayaan yang menjadi landasan pembangunan nasional. Hal yang berbeda pada penyelenggaraan KKI tahun ini adalah penetapan Strategi Kebudayaan Nasional oleh Presiden Republik Indonesia.

 

Mengambil tema “Berkepribadian dalam Kebudayaan”, Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) tahun 2018 digelar pada tanggal pada 5 – 9 Desember 2018 di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), di kawasan Senayan, Jakarta. “Selain menjadi tempat membuat kebijakan, KKI diharapkan dapat menjadi tempat untuk belajar dan menjadi ruang terbuka bagi publik agar dapat berinteraksi dan memperluas jejaring,” ujar Dirjen Kebudayaan.

 

Strategi Kebudayaan Nasional

 

Pasal 13 UU Pemajuan Kebudayaan mengamanatkan perumusan dan penetapan strategi kebudayaan nasional. Penyusunan strategi kebudayaan telah dimulai dari bawah (akar rumput), yakni di tataran kabupaten/kota, provinsi, hingga di pusat/nasional. Sebanyak 33 forum pra-kongres telah dilakukan untuk menjaring ide dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, salah satunya adalah generasi muda.

 

Strategi kebudayaan yang disusun berdasarkan rangkuman Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) dari berbagai wilayah di tanah air akan menjadi dasar perumusan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK) yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang.

 

Proses penyusunan Strategi Kebudayaan sudah dimulai sejak bulan Maret 2018 dengan menggelar Lokakarya Penyusunan PPKD di 20 wilayah kerja. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan PPKD di tingkat Kabupaten/kota, hingga penyusunan PPKD di tingkat provinsi. Sampai dengan akhir November 2018 terdapat 300 PPKD kabupaten/kota dari total 514 kabupaten/kota; dan 28 PPKD provinsi dari total 34 provinsi. Proses ini telah melibatkan lebih dari 1.500 orang pemangku kepentingan kebudayaan dari seluruh Indonesia.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *