Kemkominfo Kerja Sama dengan Dewan Pers, Saring Media Online

Diposting pada

Pertanyaannya tentu saja, apakah sistem verifikasi tersebut cukup efektif membendung pemberitaan palsu?

Menurut Agus Sudibyo, seorang pengamat media dan komunikasi jawabannya adalah tidak. Ia mengatakan bahwa langkah pemerintah hanya akan berimbas pada konsekuensi hukum terhadap pengelola media (online), namun tidak pada perilaku pembaca sebab pembaca hanya akan membaca yang menarik menurut mereka. Ia menambahkan bahwa hoax tidak hanya muncul di media online, tetapi media sosial, tetapi media sosial ini bukan sasaran dari barcode atau sistem verifikasi tersebut.

Oleh karena itu sangat penting bagi pemerintah untuk melihat pemberitaan hoax ini lebih menyeluruh. Ini artinya pemerintah tidak hanya mengandalkan satu langkah seperti sistem verifikasi, tetapi juga melakukan langkah lain, seperti yang dipraktikkan di Jerman, di mana pemerintah Jerman memerintahkan media sosial (terutama Facebook) untuk menghapus semua yang diindikasikan berita bohong dalam waktu 1×24 jam, kalau tidak didenda Rp7 miliar

Hal yang tidak boleh ketinggalan adalah semakin ditingkatkannya upaya literasi digital. Usaha ini meskipun tidak berdampak jangka pendek, namun sangat penting untuk menanamkan kesadaran kepada pengguna internet untuk menjauhkan diri dari membagi berita bohong. Sayangnya upaya literasi digital ini selalu lebih di belakang daripada tindakan yang menginginkan dampak yang segera terlihat.

Sumber:Internet sehat BBC Indonesia, 16 Maret 2017

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *